Warga Kecamatan Tampan Kecewa Pengurusan KTP Jalur Normal Siapnya Bertahun-tahun


banner 160x600
Women face

 PEKANBARU (WNC) - Suasana pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di UPTD Dukcapil di Kantor Kecamatan Tampan dari hari ke hari diwarnai kekecewaan masyarakat. Kekecewaan terlontar dari kata kata hingga wajah sangat kecewa senantiasa bisa disaksikan.

Hal ini terpantau saat investigasi media ini, Jumat (9/11/2018) di Kantor Camat Tampan.

Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Disdik Siak MoU dengan PT RAPP

Terlihat keributan kecil terjadi ketika warga yang berurusan terlubat debat kecil dengan petugas. Warga yang berurusan pun sempat memukul meja.

"Saya sudah mulai tahun 2015 mengurus KTP anak saya, tapi sampai sekarang belum juga selesai. Bahkan Saya sudah 3 kali ganti nomor map," keluh Sarah, seorang warga yang mengaku tinggal di Jl Taman Karya, Kelurahan Tuah Karya kepada media ini.

Sama halnya dengan Sarah, seorang warga lainnya, Ida Suryani, mengaku juga sudah 4 Tahun lamanya mengurus KTP anaknya, lagi lagi sampai sekarang belum juga selesai.

"Saya sudah mulai mengurus KTP ini sejak anak saya masuk umur 17 Tahun. Rekam sudah, ganti KK baru juga sudah. Dan terahir saya datangi malah dibilang bahwa nomor antri atau bukti surat resi yang saya tunjukkan tidak berlaku lagi," beber Ida, yang juga warga Tuah Karya kepada wartawan.

Anehnya menurut Ida, bahwa ada tetangganya yang juga mengurus KTP tapi bisa siap hanya 4 hari saja dengan membayar Rp300 ribu per KTP.
"Ngapain berlama lama kak, Saya bayar Rp1,5 untuk 5 buah KTP, 4 hari paling lama sudah siap," kata Ida menirukan cerita tetangganya itu.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kepala Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Tampan, Yose, mengakui jika keterlambatan pengurusan KTP itu karena masyarakat yang mengurus tidak seimbang dengan kemampuan pelayanan. Artinya, banyak berkas yang menumpuk akibat kekurangan peralatan, sehingga nomor map yang antri sampai bulan Juli tahun 2018 digugurkan alias dibatalkan sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat.

"Jumlah masyarakat yang memohon sangat banyak, sehingga peralatan kami yang ada tidak cukup untuk melayani permohonan masyarakat, perangkat yang kami miliki kurang," kilah Yose.

Terkait calo yang berkeliaran di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan itu, Yose tidak membantahnya, bahkan dia mengatakan bahwa di setiap kantor pelayanan masyarakat seperti Kantor Imigrasi pasti ada calo.

"Calo itu di setiap kantor pelayanan masyarakat pasti ada tu pak, bukan hanya di sini seperti imigrasi, Disdukcapil dan kantor pelayanan masyarakat lainnya pasti ada calo. Tak mungkin saya melarang itu," kata Yose.

Bahkan menurut Yose, selain calo banyak juga Ketua RT yang punya link untuk mengurus KTP dengan bayaran Rp200 ribu hinga Rp300 ribu rupiah per KTP.

"Silakan bapak tanya, banyak masyarakat yang mengurus KTP melalui Ketua RT nya tapi harus bayar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu Rupiah. Barangkali mereka punya kenalan di Disdukcapil, sebab yang mencetak KTP mereka (Disdukcapil maksudnya)," beber Yose lagi. (ahs)