Warga Kayu Ara Permai Minta Pemerintah Selesaikan Tapal Batas Lahan di Dua Desa


banner 160x600
Women face

 SUNGAI APIT (WNC) - Sejumlah masyarakat Desa/Kampung di Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak meminta kepada Pemerintah Kabupaten Siak secepatnya menyelesaikan konflik tapal batas lahan di Desa/Kampung mereka yakni,antara kampung Kayu Ara Permai,dengan Kampung Tanjung Kuras. Saat ini konflik permasalahan tapal batas di lahan warga itu belum ada titik terang.

Ditakutkan antara dua kubu tersebut bisa bisa bentrok di lapangan karena sudah beberapa kali dilakukan mediasi namun,tidak membuahkan hasil alias tidak ada titik terangnya. Untuk itu salah satunya jalan harus diproses secara hukum.

Baca Juga: Tolak Diberhentikan, Honorer Demo Kantor Bupati Rohil

Hal itu disampaikan Ketua Forum Peduli Masyarakat Permai (FPMP) dikampung Kayu Ara Permai Syarifuddin kepada wartawan (TIRAI INVESTIGATIF ) dikediamanya, Senin (7/5). Ia mengaku,saat ini warga masyarakat di Kampung Kayuara Permai (red) merasa tidak nyaman. Hal ini dikarenakan tapal batas mana lahan kami dan mana lahan Tanjung Kuras itu tidak diketahui sampai sekarang. Sehingga, banyak lahan warga kita di Kampung Kayuara Permai ini dijual belikan oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab sebut Syarifuddin.

Menurutnya lahan tersebut  merupakan lahan mereka yang diolah pada tahun 2004 silam  dengan luas sekitar 200 hektar (ha) yang berlokasi di Kayu Ara Permai sekarang lahan yang sudah ditanam sawit itu diperjual-belikan oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab. "Padahal selama ini awalnya di lahan itu yang dikelola oleh warga yang bersusah payah menanamnya sehinga sudah berasil lahan mereka itu diperjual belikan pula," kata Syarifuddin.

Masyarakat kita kampung kayu ara permai sangat berharap kepada pihak terkait minta supaya tapal batas wilayah kampung kayu ara permai itu diselesaikan supaya masyarakat tahu yang mana tapal batas kampung kayu ara permai dengan kampung Tanjung kuras itu karena kebanyakanya itu lahan masyarakat kampung kayu ara permai bukan lahan tanjung kuras bebernya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, jika sesungguhnya persoalan lahan lebih kurang seluas 200 hektar yang dimaksud itu tak lain merupakan lahan asil jerih payah masyarakat kita dan warga kita kampung kayu ara Permai ini. "Kenapa tidak boleh diterbitkan surat kepemilikanya rupanya tak tahunya lahan  itu sudah diperjual belikan oleh segelintir oknum tak bertanggung jawab," ungkapnya.

Menurut dia, dahulu sudah pernah mendatangi Kantor DPRD Siak pada tahun 2016 untuk menduduki permasalahan ini tetapi tidak terealisasi
Tak sekedar itu, bahkan ditegaskan Syarifuddin lagi,ia beserta warga kampung kayu ara permai lainnya sangat berharap agar pihak terkait dapat mengusut tuntas persoalan tapal batas mana  lahan warga kayu ara permai dan mana tapal batas kampung tanjung kuras itu ini lahan warga kita kayu ara permai tanjung kuras mengaku itu lahan mereka sehinga terjadilah konflik antara dua kubu tersebut untuk itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini diharapkan kepada badan pertanahan siak serta pihak terkait peduli terhadap permasalahan ini sebelum masyarakat berubah pikiran dan terjadi hal hal tak diingini pula nanti pintanya.

Penghulu Kampung Kayu Ara  Permai Abdul Razak saat ditanya wartawan,mengatakan, ini permasalahan konflik tapal batas lahan yaitu Kampung Kayu ara Permai dengan Kampung Tanjung Kuras.

"Permasalahan ini sudah kita sampaikan waktu itu kepada BPMPD Siak Sekarang sudah berubah menjadi Dinas Pemperdayaan Masyarakat Kampung DPMPKM waktu itu sudah kita sampaikan pula ke BPN setelah itu Camat, dan sudah dilakukan mediasi tetapi hingga sampai sekarang konfilk tapal batas di Kampung Kayuara Permai itu belum terealisasi saat ditanya, bahwa ada lahan dijual belikan itu," ujar Abdul Razak.

"Permasalahan jual beli lahan itu, bukan di kampung kita kayu ara permai pak..itu dikampung tanjung kuras sana kata penghulu kampung kayu ara permai ini pula,"maklum bang, saya baru saja jadi penghulu dikampung kayu ara permai ini selanjutnya ditanya tentang surat kepemilikan/Surat Keterangan Tanah (SKT) kalau surat sebagian warga kita dikayu ara permai sebagian sudah ada memiliki suratnya ada sebagian belum," ujar Abdul Razak.

Sementara itu menyikapi terkait lahan warga yang diperjual belikan oleh segelintir Oknum yang tidak bertanggung jawab itu, Camat Sungai Apit Suparni S.SOS MSI saat ditanya wartawan melalui pesan Whattshapnya, Senin (7/5/18) membenarkan, memang ada sengketa lahan dan sudah beberapa kali dimediasi namun,kata Camat.permasalahan itu belum dapat dituntaskan.

"Kita menyarankan untuk pihak yang lahannya diserobot atau yang dijual belikan harus diselesaikan melalui proses hukum," ungkap Camat Suparni S.Sos,MSi ini.

Ia berharap kepada para pihak untuk saling menahan diri supaya tidak terjadi bentrok di lapangan. (adi)