Advertorial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Wabup dan Ketua DPRD Meranti Sambangi Kantor Kementerian RI

No comment 79 views

banner 160x600
Women face

JAKARTA (WNC) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti kini terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2018 ini APBD Kabupaten Kepulauan Meranti hanya berkisar sekitar Rp1,1 triliun rupiah saja. Menurunnya APBD Meranti ini berdampak pada pembangunan infrastruktur, sehingga pemerataan sedikit terlambat.

Menurunnya APBD pada tahun 2018 ini serta tingginya tingkat kemiskian ternyata tidak mampu mengayakan semangat dan tekat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan visi dan misinya yang ingin mewujudkan pemerataan pembangunan di Kepulauan Meranti.

Sebagai wilayah perpulauan dan yang terisolir serta wilayah perbatasan, tentunya menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerataan pembanguan dan mensejahterakan masyarakatnya. Namun tantang berat tersebut dijadikan pemicu semangat bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti demi terwujudnya Visi dan Misinya yang dicanangkan selama ini.

Baca Juga: Ribuan Masyarakat Hadiri Pembukaan MTQ XVIII Kabupaten Siak di Perawang

Beberapa indikator itu memaksa Pemkab Kepulauan Meranti untuk berpikir ekstra keras mencari solusi dana dana luar, baik yang masih mengendap di APBD Provinsi Riau maupun APBN Pusat.

Mewujudukan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran Pemkab serta DPRD Kepulauan Meranti melakukan kunjungan 'jemput bola' ke beberapa Kantor Kementerian di Jakarta.

Rombongan dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H Fauzy Hasan, OPD serta rombongan Kepala Desa se Kepulauan Meranti, khususnya yang berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Selat Malaka.1519916638-Wartanesia-Pemkab Meranti 2

Wakil Bupati Drs H Syaid Hasyim bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama rombongan OPD serta Kepala Desa Se-Kepulauan Meranti terus berupaya maksimal untuk mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanjan Negara (APBN) pusat.

Caranya dengan mendatangi dan berkoordinasi dengan beberapa Kementerian Republik Indonesia di Jakarta pada, Selasa (27/2/2018)

Kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim beserta rombongan tersebut selain melakukan koordinasi dan melaporkan kondisi rilnya wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kedatangannya juga menagih janji pemerintah pusat yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia, mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia. Demi terwujudnya semua itu, Pemerintah Kepulauan Meranti tidak segan-segan untuk menjemput bola ke pemerintah pusat.

Sesuai sesuai PP No 13 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Nasional sebagian besar kawasan di Kabupaten Meranti seperti di Pulau Rangsang masuk ke dalam kawasan strategis nasional dan berdasarkan Kepres Tahun 2016 juga termasuk kawasan strategis Nasional tertentu yang harusnya menjadi prioritas pembangunan Nasional.

"Jika kita hanya menunggu turunnya dana pusat untuk Kabupaten, bisa jadi itu merupakan penantian yang sia-sia. untuk itu, kita perlu pro aktif mengejar dana pusat, seperti yang saat ini kita lakukan. Semoga dengan datang langsung ke Kementrian bersama Kepala Desa yang memaparkan kondisi real di lapangan, dana APBN yang kita harapkan dapat diraih," harap Wakil Bupati.

Kementerian pertama yang dikunjungi adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan RI. Disini Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H Fauzy Hasan, didampingi beberapa OPD, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs Ikhwani, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Ir R Prasetyo, Kepala Bidang Fisik Bappeda Kepulauan Meranti Arif Rachman Hakim beserta 22 orang Kepala Desa Se-Kecamatan Rangsang Barat, Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Rombongan disambut langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Sesditjen) Yuliadi beserta Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Yusuf Fathanah dan Kepala Seksi Operasional Kapal, Dit Kapi Ade Setia Januar.

Wabup juga menjelaskan masyarakat nelayan merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Meranti. hal itu disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan, kerusakan alam yang luar biasa mengancam ekosistem laut yang menyebabkan hasil tangkap nelayan semakin berkurang. Untuk itu perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah yang terjadi.

Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia, hendaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat.

Setiap hari kapal kapal dari berbagai negara lalu lalang di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Meranti dan jarak dengan negara tetangga Malaysia dapat ditempuh hanya dalam waktu 3 saja.
"Namun, meski berbatasan langsung dengan negara tetangga, kondisi real bagai siang dan malam. Ditetapkan sebagai kawasan khusus, namun hingga saat ini belum ada program khusus yang signifikan masuk ke Meranti, baik bidang ekonomi maupun masalah perikanan," jelas Wakil Bupati.

Potensi Perikanan dan Kelautan

Ketua DPRD Meranti H Fauzy Hasan, berharap pihak Kementerian Perikanan dan Kelauatan RI, khususnya Bidang Perikanan Tangkap, dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dukungan itu dengan memasukkan Meranti sebagai objek kegiatan strategisnya. Sebut saja program bedah rumah, kampung nelayan, bantuan kapal motor dan lainnya.

"Jangan sampai dengan minimnya bantuan pusat ke Meranti menjadikan daerah ini 'Duka Cita'. Tapi hendaknya Nawa Cita yang sampai di kampung kami sesuai dengan program Presiden RI Jokowi," ujar Ketua DPRD Fauzy Hasan.

Putra terbaik Kepulauan Meranti itu berharap kunjungan tersebut tersebut terus berkelanjutan sehingga harapan Kabupaten Meranti untuk masuk kedalam program strategis Kementerian Perikanan dan Kelautan dapat terwujud.

“Kesokan Harinya Wakil Bupati H Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H Fauzy Hasan dan OPD serta rombongan Kepala Desa kembali akan melanjutkan kunjungan dengan menyambangi ke Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan di Kementerian PUPR RI. (advertorial/swl)