Terlapor Utama Bebas Melenggang, Gemarak Desak Polisi Tangkap Wabup Bengkalis


banner 160x600
Women face

PEKANBARU (WNC) - Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Riau Anti Korupsi (Gemarak), Rabu (23/1/2019) menggelar aksi demo di depan Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau. Mahasiswa mendesak kepolisian menangkap dan menjadikan Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis Muhammad sebagai tersangka.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyebut-nyebut Muhammad sebagai orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2013. Namun meski telah menjalani beberapa kali pemeriksaan, Muhammad tetap bebas melenggang tanpa status tersangka apalagi ditahan.

Baca Juga: Pertina Kota Payakumbuh, Utus Tiga Atlet Tinju Ikuti Bupati Sijunjung Cup II 2019

Selain alasan tersebut, pada kasus yang awalnya dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat itu, Muhammad yang ketika itu menjabat selaku Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau dijadikan terlapor utama dengan telah menajalani beberapa kali pemeriksaan. Bahkan sebagian dari lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan anak buah Muhammad.

"Sebagian tersangka merupakan anak buah Muhammad saat masih menjabat kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Riau. Namun, kini Muhammad menjabat Wakil Bupati Bengkalis belum juga tersentuh, meski sudah beberapa kali diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi," Sandi Putra Rizky, Kordinator Umum aksi Gemarak.

Sandi Putra Rizky juga mengatakan, selama proses kasus dugaan korupsi ini, Polda Riau telah menetapkan tiga tersangka. Karena, dalam pengerjaan proyek tersebut, Muhammad selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab atas keuangan negara dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Dari tahun 2017, kasus ini diproses Ditreskrimsus Polda Riau, sudah beberapa orang jadi tersangka seperti kontraktor dan konsultan serta PPK. Tapi kenapa bapak Muhammad sebagai KPA belum juga ditetapkan sebagai tersangka, ada apa sebenarnya," teriak Rizky dalam orasinya.

Maka dari itu, Gemarak sebagai pegiat anti korupsi berharap agar Ditreskrimsus Tipikor Polda Riau untuk dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi ini. Mahasiswa juga meminta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian memonitor kinerja Polda Riau dalam menangani kasus tersebut.

"Kami mendukung dan apresiasi penuntasan kasus korupsi di Riau. Kami juga meminta agar pak Kapolri memantau kinerja Polda Riau ?dalam menangani sejumlah kasus korupsi, seperti kasus proyek Pipa transmisi PDAM di Indragiri Hilir ini," tegas Rizky.

Demo yang tidak berlangsung lama ini, berakhir setelah perwakilan dari Ditreskrimsus menerima pernyataan sikap dari masa Gemarak. Setelah itu, masa pun membubarkan diri dengan tertib.

Diketahui, dugaan korupsi yang berawal dari laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat. Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.

Dalam laporan LSM itu, Muhammad, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. Muhammad yang sekarang menjabat Wakil Bupati Bengkalis itu, dilaporkan oleh LSM dimaksud sebagai Terlapor Utama.

Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga, Direktur PT Panatori Raja, Edi Mufti BE selaku PPK, dan Ir SF Hariyanto MT, mantan Kadis PU Riau, dan tujuh nama lain sebagai orang yang bertanggungjawab dalam dugaan korupsi ini.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Gidion Arif Setiawan mengatakan, dalam kasus ini pihaknya menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Berkas perkaranya sudah lengkap atau P21, serta ada yang masih proses pemberkasan.

Kelima tersangka yaitu Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang mengerjakan proyek dan Edi Mufti? selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Syafrizal Taher selaku Konsultan Pengawas. Mereka sudah dijebloskan ke penjara.

Sementara ada nama kontraktor lain yaitu Harris Anggara alias Liong Tjai yang pernah jadi tersangka namun kini bebas. Sebab, Harris menang dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hakim menilai penetapan tersangka Direktur Utama PT Cipta Karya Bangun Nusa tersebut tidak sah. "Kita lakukan penyidikan ulang dan terbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru terhadap HA (Harris)," kata Gidion. (wan)