Sisi Kelam Penerapan Hukum Oleh : Patar Simanjuntak

No comment 238 views

banner 160x600
Women face

Sisi Kelam Penerapan Hukum Oleh : Patar Simanjuntak Dalam berbangsa dan bernegara hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa pandang bulu. Jika aturan hukum sudah ditegakkan dan dilaksanakan dengan tepat dan benar, maka tatanan kehidupan sosial masyarakat dalam berbangsa dan bernegara pasti akan hidup rukun, aman dan nyaman. Sebaliknya jika penegakan hukum diberlakukan dan dilaksanakan seperti karet alias elastis. maka marwah hukum dan kinerja dari aparat para penegak hukum itu sendiri pun akan dipertanyakan. Jadi jangan pernah menyalahkan masyarakat. jika masyarakat menganggap penegakan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini hanya berlaku bagi masyarakat yang awam dan lemah. Bahkan. kalaupun muncul tudingan hukum hanya tajam kebawah. namun tumpul keatas. harus diterima dengan ikhlas. Munculnya tudingan miring datas, tentu tidak akan muncul tanpa ada sebab. Kenapa? Mungkin saja ada oknum penegak hukum dan kinerja dari oknum-oknum aparat penegak hukum itu sendiri ada yang dengan sengaja memperjualbelikan kewenangan yang dimilikinya. Mungkin juga, ditemukan masalah penegakan hukum yang seharusnya dituntut atau diganjar sebagaimana diatur dalan Undang-Undang, ternyata melenceng jauh. Artinya ada indikasi sanksi hukum yang tertuang di dalam Undang-undang oleh para oknum aparat penegak hukum menjadikannya komoditi jualan. Dulu, Presiden Joko Widodo sudah mengadakan rapat bersama dengan Kepala Kepolisian Indonesia dan Jaksa Agung serta bersama dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menfokuskan pembahasan tentang kejahatan kepada anak. Dalam rapat itu disebutkan bahwa kejahatan seksual kepada anak dibawah umur adalah bentuk kejahatan luar biasa. Untuk itu perlu penanganan yang harus luar biasa. Ternyata hasil rapat dan himbauan Presiden waktu itu belum serta merta diituruti dan dilaksanakan oleh para penegak hukum. Buktinya banyak terdengar kejadian kejahatan terhadap anak dimana-mana yang penindakannya belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Salah satu contoh. ganjaran hukum atau vonis yang dietapkan oleh pengadil terhadap Tiga orang terdakwa pedofilia Warga Negara Malaysia dan satu orang terdakwa mucikari dalam kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kasus kejahaan seksual kepada anak dibawah umur di Kota Pekanbaru ini hanya diganjar hukuman 5 bulan penjara bagi tiga WNA pelaku pedofilia. Sedangkan mucikari diganjar 8 bulan penjara dan masing-masing tetdakwa didenda dengan sejumlah uang ( Hasil Putusan sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kamis (2/8/18) ). Padahal Jaksa sendiri menerapkan gugatan dan tuntutan mengacu kepada Undang-undang yang berlaku. Dan menyebutkan sanksi hukum atas perbuatan keempat terdakwa dan dijerat dengan pasal 88 junto pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Saya heran atas tuntutan jaksa tersebut. Kalau memang mengacu kepada UU 35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak yang diterapkan. Seharusnya Ganjaran hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut umum itu haruslah 10 (sepuluh) tahun penjara ditamba denda. Bukan dengan tuntutan hanta lima bulan penjara. Jadi penanganan kasus diatas inilah sebagai salah satu bukti. bahwa komitnen penegak hukum untuk menuntut dan mengadili kasus-kasus yang ada. belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diterapkan didalam Undang-undang. Apapun yang jadi pertimbangan Jaksa dalam penanganan kasus yang dikategorikan Pemerintah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa saja ini. sangatlah tidak patut. dan sangat mencoreng marwah peradilan. Ganjaran dan putusan hukuman yang jadi atensi pemerintah saja seperti itu. apalagi bagi kasus-kasus hukum yang lain?. Oleh karena itu. jangan salahkan masyarakat jika menuding dan menyebut bahwa hukum di negara ini tajamnya itu hanya kebawah namun tumpul keatas. Bahkan jika sampai menuding bahwa penerapan aturan dan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-undang yang berlaku belum berjalan sebagai mestinya. Maka agar sebutan Sanksi hukum yang ngaret dalam penerapan UU tidak mencuat lagi dan sebutan ada indikasi cari untung dalam penerapan aturan sanksi hukum oleh para penegak hukum, maka diperlukan idealisme yang tinggi darienegak hukum dalam menerapkan aturan hukum. Jika itu dilaksanakan maka Marwah penerapan hukum itu akan dapat memuaskan para pencari keadilan itu sendiri. Jadi tegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. ***