Rumah Sakit Diminta Laporkan Tunggakan BPJS

No comment 38 views

banner 160x600
Women face

PEKANBARU (WNC) - Legislator Riau dari Komisi V yang membidangi masalah kesehatan masyarakat, Sugeng Pranoto minta pihak Rumah Sakit (RS) di Provinsi Riau untuk mengadukan seandainya ada tunggakan klaim dari pihak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ke pihaknya. Penegasan ini guna tetap terjaganya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kita baru-baru ini memang ada rapat kerja dengan pihak rumah sakit dan BPJS. Memang diakui ada penunggakan sekitar dua bulan yang ada di beberapa rumah sakit yang totalnya capai sekitar Rp7miliar lebih. Namun hal itu ada upaya dari BPJS dalam melunasi dan kita minta pada pihak rumah sakit pada waktu itu kalau masih ada tunggakan segera laporkan kembali. Ternyata hingga saat ini tidak ada aduan lagi, berarti kita anggap tidak ada masalah lagi," jelasnya, Senin (07/01).

Baca Juga: Citilink Berikan Fasilitas WiFi Gratis di Ketinggian 35.000 Kaki

Lebih jauh disampaikannya, pihak Komisi V pada waktu itu menekankan jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu dengan persoalan ini. "Untuk itu kita minta pihak rumah sakit laporkan ke kita kalau masih ada penunggakan klaim. Kita akan carikan pemecahannya," tambahnya berjanji.

Sementara itu, saat dikonfirmasi dengan adanya pemberitaan masalah tunggak klaim BPJS ini, masyarakat pemegang kartu BPJS kurang 'mendapat pelayanan' bahkan 'ditolak' pihak rumah sakit karena lebih memilih yang berobat umum, dibantah oleh politisi PDI-P ini. Menurutnya hal ini juga tidak luput dari pembahasan dari hearing sebelumnya. Menurut puhak rumah sakit tidak 'ditolak' tapi kamar tidak tersedia atau penuh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ichsan Hanafi mengataka, beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan sudah mencairkan sebagian tunggakan, tapi sudah habis lagi. Progress saat ini adalah pihaknya masih menunggu karena memang masih ada sebagian (klaim) yang belum jatuh tempo.

Desakan agar proses pencairan tunggakan dipercepat, menurut Ichsan, karena dikhawatirkan hal tersebut bakal mengganggu layanan operasional dan arus kas keuangan rumah sakit. Saat ini, solusi sementara yang ditawarkan untuk menyiasati klaim tunggakan selama ini belum sepenuhnya dapat diterapkan ke sejumlah rumah sakit.

Sebagai contoh, kata Ichsan, program pinjaman dari bank terhambat kemampuan rumah sakit yang berbeda-beda dalam mengelola dana. “Jadi, kami berharap bisa dibantu saja langsung segera cair,” kata Ichsan sembari menambahkan, belum dapat memastikan detail sisa tunggakan yang dimaksudkan.

Sebelumnya diberitakan per 1 Januari 2019 BPJS Kesehatan menghentikan kerja sama dengan banyak rumah sakit yang belum memperbarui sertifikat akreditasi. Penghentian di awal tahun itu menuai kritik dari kalangan pemerhati konsumen lantaran dianggap tak transparan.

Penghentian itu dilakukan secara serentak di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hingga kini, pihak Kementerian maupun BPJS belum bersedia menyatakan secara terbuka jumlah serta sebaran rumah sakit yang dihentikan kontrak kerja samanya. Pengumuman hanya dilakukan oleh masing-masing rumah sakit secara mandiri.

Adapun ihwal klaim rumah sakit yang tertunggak mencuat sejak tahun lalu, seiring dengan defisit keuangan BPJS Kesehatan yang terus meningkat. Pemerintah sebenarnya telah menambah suntikan dana bagi BPJS Kesehatan sehingga pada 2018 totalnya mencapai Rp 10,5 triliun atau setara dengan nilai defisit hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Namun data Kementerian Kesehatan mencatat, hingga akhir November 2018, BPJS Kesehatan masih punya utang pembayaran klaim kepada rumah sakit vertikal senilai Rp1,72 triliun. Sebagian besar klaim itu untuk layanan rawat inap.

Sebelumnya, juru bicara BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf, menuturkan lembaganya telah bekerja sama dengan sejumlah bank untuk meminjamkan dana menggunakan invoice dari BPJS Kesehatan. Beberapa bank yang menjadi mitra skema supply chain financing (SCF) ini meliputi Bank Mandiri, BNI, Bank DKI, Bank KEB Hana, Bank Permata, dan Bank CIMB Niaga.

Iqbal memastikan bahwa BPJS Kesehatan akan segera melunasi tunggakan kepada rumah sakit sesuai dengan urutan klaim yang diajukan. “Kami tidak akan menunda pembayaran,” ucapnya. (wan)