Peringkat Pertama Laporan KLHK

Riau Terbanyak Konflik Lahan

No comment 75 views

banner 160x600
Women face

PEKANBARU (WNC) - Pemerintah Provinsi maupun kabupaten kota di Riau dinilai lemah dan tak miliki pola menyelesaikan konflik sumberdaya alam (SDA) antara masyarakat dan perusahaan. Buktinya mayoritas penyelesaian 185 konflik sepanjang tahun 2016-2018 diselesaikan oleh pemerintah pusat.

Bahkan berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017, menempatkan Provinsi Riau sebagai provinsi peringkat pertama di Indonesia memiliki kasus konflik di sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan. Pemerintah daerah terkesan hanya sebagai pemantau yang memperlihatkan lemahnya kreativitas dan kapasitas dalam menyelesaikan konflik masalah.

Baca Juga: Pertina Kota Payakumbuh, Utus Tiga Atlet Tinju Ikuti Bupati Sijunjung Cup II 2019

"Pemerintah pusat diharapkan segera menyusun regulasi terkait pembentukan Unit Resolusi Konflik (URK) yang akuntabel dan transparan di daerahnya," ujar Direktur Scale Up, M Rawa Elamady, dalam konfrensi pers, Kamis (31/1/19).

Menurut M Rawa, perlunya regulasi karena selama ini ada hambatan otoritas penanganan konflik, akibat terbatasnya regulasi terkait yang mendukung. Kondisi ini terus berlarut, tanpa ada kepastian hukum dan berbiaya besar pula.

Lebih lanjut dijelaskan M Rawa, karakteristik konflik di sektor kehutanan antara masyarakat, negara dan perusahaan disebabkan tumpang tindih perizinan, ulayat dan non ulayat, akses kelola, ganti rugi, alih fungsi, tapal batas, dan okupasi.

Sedangkan sektor perkebunan, jenis konflik seperti izin bermasalah, penyerobotan lahan, KKPA, perambahan hutan, pencemaran lingkungan, tumpang tindih, ganti rugi, tenaga kerja, tanah ulayat.

"Scale Up ingin pemerintah daerah menyelesaikan sengketa SDA di tataran kebijakan. Artinya, ada keterlibatan perusahaan, akademisi, pemerintah maupun masyarakat dan seluruh stakeholder terkait," harap .

Dari 185 konflik SDA di Riau sepanjang 2016-2018, konflik lahan tertingi terjadi di Kabupaten Pelalawan dengan jumlah 40 kasus, Diikuti Kabupaten Siak 32 kasus, Kampar dan Rohil masing-masing 20 kasus, Sedangkan urutan kelima adalah Kabupaten Inhu dengan jumlah 18 kasus.

"Jumlah konflik ini memiliki korelasi luas lahan hutan dan beroperasinya perusahaan p[erkebunan sawit skala besar di kabupaten tersebut," jelasnya.

Terkait luas keseluruhan lahan yang menjadi sengketa antara masyarakat, perusahaan dan negara selama tiga tahun terakhir adalah 282,277 hektar. Kabupaten Bengkalis adalah kabupaten yang memiliki luas lahan konflik paling tinggi mencapai 83.121 hektar. Diurutan kedua Kabupaten Siak dengan luas 7,320 hektar, Pelalawan 52,091 hektar, Inhil 44,732 hektar dan Kampar 36,016 hektar.

Menjawab persoalan tersebut, Scale Up menawarkan skema terkait bentuk kerja Unit Resolusi Konflik Daerah (URKD) memperkuat kajian Deutsche Gesellschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dengan beberapa catatan tambahan. Diantaranya, URKD ini bertanggungjawab secara langsung kepada bupati/ walikota. "Mereka diangkat melalui SK khusus dan sifat kelembagaannya Ad Hoc," jelas M Rawa lagi. (wan)