Petani Doral Berkarya Kecewa, Pemkab Hanya Rekomendasikan 28 Nama, tak Sesuai Janji Ombudsman RI


banner 160x600
Women face

PUSAKO (WNC) - Petani Doral Berkarya, Dusun Tanjung Medan, Kampung Dosan, Kecamatan Pusako menyatakan kekecewaan atas surat jawaban dari Pemkab Siak. Karena surat terkait inventarisasi lahan masyarakat yang dikeluarkan, hanya merekomendasikan lahan untuk 28 nama dari sedianya yang diklaim petani untuk 30 nama sebagaimana disebutkan Ombudsmen RI.

Kekecewaan ini disampaikan Sekretaris Petani Doral Berkarya Dusun Tanjung Medan Kampung Dosan Kecamatan Pusako Rizal kepada wartawan di Siak, Kamis (11/10/18).

Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Disdik Siak MoU dengan PT RAPP

"Kami sangat kecewa bang, isi dalam surat data hasil Inventarisasi lahan masyarakat itu tidak sependapat dengan Ombudsman RI," ujar Rizal, Kamis (11/10/2018).

Padahal, lanjut Rizal, pernyataan di media pada akhir 2016 dalam pertemuan antara Pemkab Siak, BOB PT.BSP Pertamina Hulu menegaskan 30 bidang lahan milik warga dibebaskan. "Pemkab Siak melalui Bidang Pertanahan yang ditanda tangani Asisten Pemerintahan dan Kesra Budhi Yuwono sangat membela kepentingan kapitalis bagi yang berduit sedangkan. Itu berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 26 September 2018," jelas Rizal.

Sementara, perihal permintaan data berdasarkan hasil dilaksanakan hanya mendapat 28 nama yang telah dilakukan pendataan dan sudah dirkpos dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Siak pada tanggal 21 Desember 2017 lalu.

Menurut Rizal, dalam surat jawaban Pemkab Siak menyebutkan, disampaikan bahwa kegiatan Inventarisasi lahan bertujuan tersedianya data dan informasi lahan-lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, khususnya dalam areal Konsesi PT Arara Abadi (AA), Distrik Pusako Kampung Dosan, Kecamatan Pusako. Penjelasan surat itu dalam rangka membantu penyelesaian pengusahaan tanah yang berada dalam kawasan hutan.

"Daftar nama-nama masyarakat dimaksud bukan merupakan sejenis alas hak atau pengakuan legalitas penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang diakui oleh pemerintah," ujar Rizal.

Rizal menambahkan, hanya sebagai data pendukung dalam penyelesaian kegiatan konflik lapangan data hasil Inventarisasi lahan masyarakat memenuhi maksud surat Nomor-100/Kec.PS-PM/2018/234 dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Budhi Yuwono.

Sementara itu, Kasubag Bagian Pertanahan BPN Siak Dede saat ditanya berkurangnya lahan petani Doral Berkarya Kampung Dosan menjelaskan, hasil inventarisasi itu memang hasil lapangan 28.

Jumlah itu disebutkannya pemilik lahan sendiri sama sama dengan kami turun ke lapangan.

"Dari mana katanya BPN Siak menutup nutupi data petani itu dari mana? Bahkan kami sudah melakukan ekpos sama Pak Kabag BPN Siak dan Asisten Pemerintahan dan Kesra. Jadi, dari mananya bisa kami menutup nutupi data petani itu," jelas Dede lagi. (adi)