Gali Potensi PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah

Pemkab Kepulauan Meranti Gandeng Akademisi UGM Yogyakarta

No comment 64 views

banner 160x600
Women face

YOGYAKARTA (WNC) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus berupaya menggali berbagai potensi Sumbember Asli Daerah (PAD) sekaligus untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mernti. Salah satunya melakukan kerjasama dengan Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Badan Pegelolaan Pajak dan Restribusi Daerah.

Kerjasama itu tertuang dalam agenda Rapat Koordinsi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi didampingi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Drs Ery Suhairi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bambang Suprianto, Kepala Dinas Pendidikan Meranti Drs Rosdaner, Kabag Humas dan Protokol Sekda Meranti Helfandi SEMSi di Kampus UGM, Yogyakarta, baru-baru ini.

Baca Juga: Ribuan Masyarakat Hadiri Pembukaan MTQ XVIII Kabupaten Siak di Perawang

Kedatangan rombongan Bupati Kepulauan Meranti diterima langsung oleh Ketua Prodi MEP UGM Prof Dr Akhmad Makhfatih MA dan Peneliti senior Prof Drs Wahyu Widayat MEc beserta jajaran akademisi dan peneliti.

Bagi sebagian besar Kabupaten Kota di Indonesia bahkan negara di dunia permasalahan pajak masih menjadi fenomena utama. Padahal, pajak merupakan salah satu pendapatan untuk membiayaan pembangunan di suatu daerah tak terkecuali Kabupaten Kepulauan Meranti.1520348435-Wartanesia-advertorial meranti 2

Untuk mengatasi permasalahan pajak ini, perlu dilakukan terobosan baru dan kerja keras khususnya oleh dinas terkait dalam mengelola pajak. Mulai dari menggali semua potensi pajak di daerah, dan yang tak kalah penting bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya enggan untuk mau membayar kewajiban pajaknya.

Inilah salah satu yang dilirik oleh Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, apalagi dengan kondisi APBD yang menurun drastis akibat pemotongan DBH Migas Meranti oleh Pemerintah Pusat. Sekedar informasi, saat ini APBD Meranti hanya berkisar Rp1.1 triliun, jauh menurun dari tahun 2016 lalu yang berkisar Rp1.6 triliun.

Caranya, Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah meminta pendampingan kerjasama dalam bentuk analisis akademik dari pihak akademis UGM, khususnya para peneliti dosen Prodi MEP FEB (Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) untuk melakukan berbagai pelatihan bidang perpajakan dan restribusi yang diperuntukan kepada staf dinas terkait.

"Ini semua bertujuan agar kedepan dalam mengelola sektor pajak menjadi lebih baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Meranti Helfandi SE MM, menirukan kata Bupati Meranti Drs H Irwan MSi usai menggelar pertemuan dengan pihak Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta, Kamis (28/2/2018).

Hasil pemetaan oleh Badan Pengelola Pajak dan Restribsu Daerah terdapat beberapa potensi pajak yang dinilai prospek atau berpotensi, diantaranya Sektor Perkebunan Sagu dan Produksinya. Namun sayangnya sektor ini belum tersentuh karena bertentangan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Khusus pajak dan retribusi terkait perkebunan dan produksi sagu ini seiring adanya wacana Revisi UU No. 28 Tahun 2009. Menurut Bupati Meranti Drs H Irwan MSi, perlu dikaji lagi dalam bentuk naskah akademik, dengan melibatkan semua pihak yang kompten dan terkemuka. Salah satunya, pihak UGM yang saat ini digandeng Pemkab Meranti untuk memberikan masukan dan saran.

Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi saat pertemuan bersama pihak akademisi UGM menyampaikan, dirinya sengaja membawa pejabat di jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Restribusi Daerah beserta staf yang menangani masalah pajak untuk melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pihak UGM.

"Agar nantinya dapat diketahui hal apa saja yang nantinya dapat ditarik restibusi, sehingga dalam menghimpun PAD dari pajak tidak bertentangan dengan aturan hukum sebelum diterbitkan Perdanya," jelas Kabag Humas dan Protokol.

Sekedar informasi, saat ini APBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan 35-40 persen, akibat jatuhnya harga minyak dunia yang berdampak pada pemotongan DBH Migas dari Pemerintah Pusat untuk Meranti.

"Kondisi inilah yang harus dicarikan solusi melalui berbagai terobosan agar bisa untuk mendongkrak APBD melalui Restribusi Pajak Daerah yang hingga saat ini belum terkelola secara maksimal," paparnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, menekankan agar Pejabat dan staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat melihat dengan jeli berbagai potensi restribusi yang dapat ditarik dengan mengaitkan pertumbuhan ekonomi didaerah saat ini dengan pendaptan asli daerah.

"Inilah tujuan kita melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pihak UGM agar staf pengelola restribusi dapat meguasai tugasnya," ucap Bupati Drs H Irwan MSi.

Sehingga staf Badan Pengelola Pajak dan Restribusi mengetahui celah apa saja yang bisa dimasukan sebagai sumber PAD baru Meranti. Dicontohkan Bupati belum maksimalnya PBB termasuk pajak atau retribusi perkebunan dan produksi sagu baik basah maupun tepung dan sebagainya.

"Semoga ini menjadi pintu masuk, bagaimana staf kita yang bertugas mengelola PBB mengerti dengan tugasnya," ucap Bupati lagi.

Menyikapi pertemuan tersebut, Ketua Prodi MEP UGM Prof Dr Akhmad Makhfatih MA menyambut baik kehadiran Rombongan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pihaknya siap membantu Kabupaten Kepulauan Merati untuk mencari solusi terkait pengelolaan keuangan daerah dan mencari terobosan untuk menarik PAD dalam rangka mendongkrak APBD Kepulauan Meranti.

"Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada UGM, untuk itu kami siap membantu mencarikan solusi bagaimana meningkatkan PAD dari sektor restribusi pajak di Kepulauan Meranti," ucap MEP UGM Prof Dr Akhmad Makhfatih MA. (advertorial)