Kawal Proses Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat Batin Muara Sakal Ngadu ke LAMR

No comment 80 views

banner 160x600
Women face

PEKANBARU (WNC) - Perwakilan Masyarakat Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan Batin Muara Sakal Kecamatan Langgam, Senin (28/1/2019) datang mengadukan nasib mereka ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Sebelumnya Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan mengabulkan gugatan masyarakat atas lahan ulayat 5.605 hektar 

yang dicaplok PT Rimbun Sawit Sejahtera (RSS) dan dimentahkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Baca Juga: Pertina Kota Payakumbuh, Utus Tiga Atlet Tinju Ikuti Bupati Sijunjung Cup II 2019

Mempertahankan hak ulayat tersebut, masyarakat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta. Tak ingin kecolongan, masyarakatpun berharap pada LAMR untuk mengawal proses kasasi masyarakat pada tingkat MA di Jakarta.

Perwakilan masyarakat yang dipimpin oleh Datin Lombut Muara Sakal diterima langsung oleh Ketua DPH LAM Riau, Syahril Abu Bakar dan Sekretaris LAM Riau Nasir Penyalai.

Datin Lombut mengatakan pihaknya mengadukan persoalan hukum ke LAM karena persoalan penguasaan tanah ulayat milik masyarakat Muara Sakal yang dikuasai oleh perusahaan karena bekerjasama dengan tiga kelompok masyarakat adat lainnya sudah keterlaluan.

"Tujyan kedatangan kami ke sini mengadukan nasib kami, hak-hak kami, tanah ulayat kami yang telah dirampas pihak lain. Dari tangan-tangan jahil. Yang menjahili kami adalah penghulu besar Langgam, Datuk Besar Bulu Nipis, dan Datuk Atan Lubuk Agung," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa perusahaan tersebut telah membayar ketiga pihak tersebut untuk ganti rugi, sedangkan pihaknya sebagai pemilik sah tanah ulayat tersebut tak mendapatkan apa-apa.

"Bulu Nipis mendapat Rp9 miliar dari perusahaan, Lubuk Agung Rp7 miliar, dan Langgam Rp3 milliar, sedangkan kami sama sekali tidak ada, habis digodok, kampung kami habis dikuras semuanya. Kami berharap negara tolonglah kami, kembalikan hutan tanah ulayat kami yang tidak bisa diperjual belikan," ujarnya geram.

Anak kemenakan Batin Muara Sakal Amir berharap LAMR mampu menjembatani persoalan tanah ulayat, serta mengawal dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. "Harapan kami, tanah ulayat tersebut, dapat kembali kepada nasyarakat," harap Amir.

Sementara itu, Ketua DPH LAM Riau, Syahril Abu Bakar mengatakan, pihaknya komit untuk memperjuangkan hak-hak tanah ulayat masyarakat adat tersebut.

"Dalam kajian kami, tanah tersebut memang merupakan tanah ulayat, dan perusahaan sudah memanfaatkan dan menggunakan tanah ulayat, walaupun dalam persoalannya tanah ulayat ini sudah ada yang diselesaikan ganti ruginya oleh perusahaan. Tapi ini bukan masalah ganti rugi, dalam aturannya tanah ulayat itu tidak boleh diperjual belikan hanya boleh diperkongsikan," jelas Syahril.

Masalah internal LAM tersebut katanya akan diselesaikan pihaknya dengan kepala dingin. Ia mengatakan bahwa pihak perusahaan saat ini sudah mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat. Hal ini dibuktikan dengan ganti ruginya perusahaan kepada masyarakat adat.

"Hanya masalahnya adalah yang menerima adalah bukan dari pemilik tanah ulayat, melainkan pihak lain yang meskipun itu pihak dari masyarakat adat juga. Ini yang perlu diluruskan. Selanjutnya kita akan beri bantuan hukum melalui LBH kita untuk menyelesaikan permasalahan ini," tukasnya. (wan)