KLHK Tegaskan Keputusan MA Sudah Inkrah, PT MPL Harus Dieksekusi


banner 160x600
Women face

PEKANBARU (WNC) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebutkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah inkrah terkait kasus yang menyeret PT Merbau Pelalawan Lestari. Untuk itu, seharusnya Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru harus segera mengeksekusi vonis denda yang diputuskan sebesar Rp16,2 triliun kepada negara.

PT MPL diduga melakukan kejahatan lingkungan yakni pembalakan kayu hutan secara liar atau illegal logging guna membuka perkebunan kelapa sawit.‎ Dalam perkara tersebut sudah PT MPL sudah divonis oleh MA dengan denda sekitar Rp16,2 triliun kepada negara.

Baca Juga: Tolak Diberhentikan, Honorer Demo Kantor Bupati Rohil

Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, putusan Kasasi Mahkamah Agung sebenarnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tapi PN Pekanbaru belum juga mau melakukan eksekusi terhadap PT Merbau.

“Kami meminta PN Pekanbaru melakukan eksekusi. Karena dengan putusan Kasasi MA yang mengabulkan gugatan KLHK, seharusnya sudah inkrah,” kata Rasio Selasa (11/09/18).

Dalam eksekusi ini PN dapat melakuka dengan berbagai cara sesuai aturan perundang-undangan. Salah satunya dengan melakukan penyitaan aset perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut.

“Demi keadalian, putusan tersebut harus dilaksanakan. Segera eksekusi perusahaan PT Merbau itu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur PT Merbau Pelalawan H Koswara melakukan pembelaan dengan adanya desakan eksekusi tersebut. Dia mengatakan, pihaknya memang belum membayar denda yang diputuskan Mahkamah Agung dalam hasil kasasi tersebut. Alasannya, pihaknya masih menungg hasil upaya hukum berupa Peninjauan Kembali (PK).

"Iya belum. Kita masih menunggu hasil PK, dan itu sudah kita serahkan kepada pengacara kita," ujar Koswara saat dikonfirmasi.
 
Koswara mengaku tidak bisa menjelaskan secara detil soal kasus gugatan perdata yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap perusahaan mereka pada 2016 lalu. Dia mengaku masih berada di luar negeri.

"Tidak bisa dijelaskan di telepon, saya masih di Kuala Lumpur (Malaysia)," ucap Koswara.

Untuk diketahui, pada 18 Agustus 2016 lalu, Mahkamah Agung memvonis PT Merbau Pelalawan Lestari untuk membayar denda kepada Negara senilai Rp 16,2 triliun terkait kasus pembalakan liar yang merusak lingkungan. Namun hingga kini H Koswara belum membayarnya.

Padahal sudah jelas, putusan MA dengan nomor perkara 460 K/Pdt/2016 ini memenangkan kasasi yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PTR, tanggal  28 November 2014 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor157/Pdt.G/2013/PN Pbr. tanggal 3 Maret 2014.

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pihak tergugat, PT MPL terbukti melakukan penebangan hutan di luar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Hakim Agung juga menyatakan perusahaan itu bersalah karena telah menebang hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum.

“Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara langsung dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 16.224.574.805.000,00,” bunyi putusan tersebut.

Dalam putusan juga disebutkan, kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 5.590 hektare senilai Rp 12.167.725.050.‎Bahkan kerugian akibat perusakan lingkungan hidup dalam areal IUPHHK-HT seluas lebih kurang 1.873 hektare senilai Rp 4.076.849.755.000.

Sidang MA itu, dipimpin Ketua Majelis Hakim Agung Takdir Rahmadi dengan anggota hakim I Gusti Agung Sumanatha dan Dr Nurul Elmiyah. Sedangkan Edy Wibowo selaku Panitera Pengganti. (arl)