Indikator E-Sikap ASN Bertambah, Perilaku ASN Dipantau

No comment 85 views

banner 160x600
Women face

PEKANBARU (WNC) - Pemerintah pusat akan menambah indikator E-SIKAP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai syarat dibayarnya single salary atau penggajian tunggal. Indikator tambahan penilaian sebagai pelengkap selain ASN hanya menyelesaikan pekerjaan rutinnya itu yakni perilaku ASN.

Karena diketahui masih banyak ASN yang sengaja berlama-lama nongkrong di warung kopi, atau main game di komputer kantor pada saat jam kerja. Selama ini yang menjadi penilaian e-SIKAP hanya absensi dan kinerja saja. Karena itu pemerintah pusat menilai perlu ada format baru e-SIKAP agar budaya kerja di pemerintahan hingga level daerah menjadi semakin baik.

Baca Juga: Pertina Kota Payakumbuh, Utus Tiga Atlet Tinju Ikuti Bupati Sijunjung Cup II 2019

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengingat pihaknya yang akan membayarkan single salary. Namun demikian pihak BPKAD Provinsi Riau tidak ikut campur soal ada rencana penambahan indikator dalam e-SIKAP sebagai syarat single salary ASN di lingkungan Pemprov Riau.

"Itu caranya untuk menilai kinerja, tidak apa-apa. Kalau kami tugasnya hanya membayarkan single salary. Artinya jika seluruh pekerjaan ASN selesai dilakukan penilaian oleh pimpinan OPD-nya, mereka serahkan ke BPKAD. Berdasarkaan laporan penilaian tersebutlah kami akan membayarkan single salary pegawai," katanya, Selasa (29/1).

Sementara itu, terkait penambahan indikator penilaian dalam e-SIKAP, menurutnya, sepanjang indikator itu dipenuhi oleh pegawai tidak ada masalah. Hanya saja pekerjaan penilaian yang akan dilakukan oleh pimpinan OPD jadi bertambah Apalagi e-SIKAP hanya sebuah alat untuk menilai kinerja pegawai.

Jika memang pemerintah menganggap hanya dengan 2 poin indikator penilaian belum membuat ASN disiplin dalam bekerja, tidak jadi soal hars dilakukan penambahan indikator, asalkan tujuannya untuk membentuk budaya kerja di pemerintahan menjadi lebih baik.

"Mungkin kurang terorganisir dengan indikator yang ada, makanya dianggap perlu dilakukan penambahan indikator di e-SIKAP, sah-sah saja. Terlepas dari apapun kebijakannya itu bukan wewenang saya. Tugas saya di hilir, menunggu. Kalau semuanya sudah selesai, kami bayar," tukasnya pula. (wan)