Pandangan Fraksi Terhadap LKPJ Kepala Daerah 2017

DPRD Riau Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah

No comment 59 views

banner 160x600
Women face

 

PEKANBARU (WNC) - DPRD Riau, Kamis (5/4/2018) menggelar paripurna jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ kepala daerah 2017. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo. Sementara jawaban pandangan fraksi terhadap LKPJ kepala daerah dibacakan oleh Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.

Baca Juga: Ribuan Masyarakat Hadiri Pembukaan MTQ XVIII Kabupaten Siak di Perawang

Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, capaian Pemprov Riau 2017 terhadap tren pembangunan, penurunan angka kemiskinan, antisipasi bencana alam, pertumbuhan ekonomi Riau.

Pemprov Riau sependapat dengan Fraksi Golkar agar bersama-sama mendorong percepatan pengesahan peraturan daerah, dan keputusan wilayah yang berdampak besar pada pembangunan Provinsi Riau.

Mengenai kenaikan inflasi di Provinsi Riau, hal itu masih berada pada kisaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seberapa 4 plus minus 1 persen. Pemprov akan terus menjaga tingkat inflasi yang kondusif, dengan mengoptimalkan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPPID).1524293027-Wartanesia-2 - POTO UTAMA - DPRD Riau Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah

Selanjutnya, pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, melalui perlasan basis penerimaan pengendalian pas tunai dan penagihan.
Peningkatan disensi administrasi pendapatan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan penerimaan khususnya PAD, akan terus dioptimalkan baik dari segi pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya. Hal ini sekaligus menanggapi partai Nasdem Hanura.

Terhadap realisasi belanja daerah, Pemprov Riau sependapat dengan pandangan umum Fraksi Golkar, untuk terus memperhatikan efektifitas penggunaan anggaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk menambah reward kinerja jajaran Pemerintah Provinsi Riau, akan menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

Selanjutnya, terkait kerjasama Pemprov Riau dengan dunia usaha atau lembaga, Pemprov Riau sepedapat untuk terus dikembangkan. Kepala daerah juga berharap dukungan dari berbagai pihak, agar segera dapat terwujud, sehingga memberikan dampak bagi masyarakat dan menguntungkan Provinsi Riau.

Selanjutnya, meningkatkan kewaspadaan bencana alam yang semakin sulit diprediksi menjadi perhatian Pemprov Riau.

Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi PDIP, Pemprov Riau akan terus melakukan pembenahan atas kebocoran pendapatan dan pajak. Beberapa upaya yang akan dilakukan yakni audit secara berkala, perbaikan standar sesuai prosedur pengelolan pendapatan, serta peningkatan disiplin dan moralitas pegawai yang terlihat dalam pemungutan dan pendapatan.1524293091-Wartanesia-3 - DPRD Riau Gelar Paripurna 1

"Kami juga sependapat dengan PDIP, menurunnya persentase penduduk miskin di pedesaan patut disyukuri. Mengenai ketimpangan tingkat kemiskinan penduduk di pedesan dan perkotan, dijelaskan bahwa dengan bersinergi Pemprov Riau dan Pemkab dan pemberian dana desa oleh pemerintah pusat yang telah berdampak penurunan penduduk miskin," ujar Hijazi.

Kenaikan jumlah penduduk miskin di pedesaan, Pemprov Riau akan terus melakukan upaya perbaikan dan tepat sasaran.

Selanjutnya, misi pembangunan daerah 2014-2019, terutama untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur, Pemprov Riau tetap berkomitmen sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD tahun 2017, dan APBD tahun 2017 alokasi untuk belanja khususnya untuk infrastruktur 23 persen meningkat dar tahun 2016 sebesar 22,71 persen.

Realisasi belanja hibah 98,76 persen sebagian besar diperuntukkan bagi dana BOS sebesar Rp993 miliar untuk mendukung pendidikan Provinsi Riau.

Komitmen pemerataan terhadap kue pembangunan ke kabupaten kota, terutama lewat belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan ke Kabupaten Kota, dijelaskan penyusunan pelaksanaan pembanguan daerah dilaksanakan sesuai dengan RPJMD tahun 2014-2019.

Sementara, di sektor kerja atau lapangan kerja terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan tata niaga. Dijelaskan, pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian Riau, selain sektor industri, pertambangan dan jasa.

Untuk pengembangan industri hilir komoditi pertanian perkebunan akan menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1524293322-Wartanesia-4 - DPRD Riau Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah 3

Selanjutnya, kurang efektifnya kinerja BUMD tahun 2017 telah dilakukan evaluasi penilaian terhadap tingkat kesehatan BUMD dari sektor keuangan. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah, dimana tahun 2018 ini evaluasi akan dilanjutkan pada tiga sektor keuangan, adminisrasi dan opeasional.

Mengenai pandangan umum Demokrat, kurang efektifnya Bank Riau Kepri terlihat dengan menurunnya keuntungan Bank Riau. Kami jelaskan bahwa bila ditinjau berdasarkan pembagian deviden kinerja Bank Riau Kepri masih terlihat mengalami peningkatan.

Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016, untuk Pemprov Riau Rp73,206 miliar, meningkat sebesar 48,28 persen.

Selanjutnya, melambatnya pertumbuhan perekonomian Riau disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan salahs atau sektor penyumbang dalam PDRB Provinsi Riau yang mengalami konstraksi, sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Riau. "Karena itu, perlahan-lahan kita mulai mengurangi ketergantunan pada sektor ini, dengan mendorong pertumbuhan non migas," jelasnya. (adv)