DPRD Riau akan Tinjau Langsung Lagoi Resort, Selidiki Dugaan Penggelapan Aset Pemprov


banner 160x600
Women face

 PEKANBARU (WNC) - DPRD Provinsi Riau akan melakukan peninjauan lapangan ke Lagoi Resort, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan menanyakan langsung soal kepemilikan saham Pemprov Riau di resort tersebut.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Suhardiman Amby, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut nantinya akan dilaksanakan bersama Pemprov Riau dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR)  yang diduga mengelola saham tersebut.

Baca Juga: Pengamat Nilai BI Kehabisan Opsi dalam Stabilkan Rupiah

"Sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov dan PT SPR. Kita sudah memiliki bukti-bukti yang menguatkan kepemilikan kita di sana," ujar Politisi Partai Hanura ini pada Rabu (25/7/2018).

Suhardiman mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi beberapa bukti seperti pembagian dan kepemilikan saham di Lagoi Resort. Selain itu, DPRD Riau juga sudah menjalin komunikasi dengan DPRD Kepri terkait hal tersebut.

"Kita juga menduga ada praktik penggelapan aset milik pemprov oleh oknum pejabat di Pemprov beserta petinggi SPR," sebut Suhardiman, dilansir cakaplah.com.

Atas kecurigaan ini, pihaknya juga akan meminta KPK untuk mengusut kasus ini di Riau.

"Saat ini kita tunggu jadwal kunjungan lapangan dan membuktikan adanya dugaan pengelapan aset saham Riau selama 25 tahun ini," pungkas Suhardiman.

Sebelumnya, Suhardiman Amby dimenyampaikan bahwa bukti autentik berupa sertifikat saham goodwill sebesar 12,5 persen kepemilikan saham Pemprov Riau di Lagoi Resort, Bintan, Kepri sudah ditemukan. Dengan demikian, dipastikan Riau memiliki saham di lokasi wisata Kabupaten Bintan tersebut.

Hal tersebut diketahui dari hasil investigasi yang dilakukan, sehingga bukti tersebut ditemukan, dan bukti tersebut sudah diserahkan Pemprov kepada DPRD Riau sebagai bahan untuk melanjutkan investigasi, terkait aliran deviden atas saham itu selama puluhan tahun.

"Pihak Pemprov Riau telah menyerahkan ke kami bukti autentik berupa sertifikat kepemilikan saham kepada kami tadi," katanya.

Dia mengatakan, sertifikat tersebut masih atas nama salah satu BUMD di Riau, yakni Sarana Pembangunan Riau (SPR). Sedangkan untuk perusahaan yang mengelola terdaftar di Singapura.

"Untuk langkah kita selanjutnya adalah, kami akan menggesa Pemprov untuk mengurus seluruh kepemilikan saham agar deviden yang seharusnya didapat bisa kembali ke kas daerah. Kami juga akan membentuk pansus untuk mengusut tuntas masalah ini," tukasnya.
(wan)