Diduga Berpihak Kepada Perusahaan, Warga Koto Aman Tuntut Kapolres Kampar Dicopot


banner 160x600
Women face

PEKANBARU (WNC) - Puluhan masyarakat yang berasal dari Desa Koto Aman Kampar datangi Polda Riau tuntut pencopotan Kapolres Kampar, Rabu (12/09/18). Masyarakat menilai ketidakberpihakan pihak kepolisian Kampar atas perkara perampasan lahan seluas 1.500 hektare oleh PT SBAL.

Dapson El selaku Koordinator Aksi mengatakan aksi ini bertujuan untuk meminta pertanggung jawaban Polda Riau untuk mengsusut dan memecat Kapolres kampar AKBP Andri Ananta yang diduga berpihak kepada PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL).

Baca Juga: Pengusutan Kasus Laporan Edy Suryanto Belum Tuntas

"Perkara perampasan tanah masyarakat oleh PT SBAL seluas 1.500 hentare lebih sebelumnya sudah ada kesepakatan antara pihak perusahan dan masyarakat. Dimana PT SBAL sebelumnya mengakui adanya tanah masyarakat tersebut dan akan mengembalikannya. Namun, saat kita tuntut justru PT SBAL menolak mengembalikan tanah tersebut. Cara yang digunakan juga sangat keji bagi kita, yakni memecah belah masyarakat dan memanggil dua orang warga mewakili masyarakat Koto Aman melalui Polres Kampar sebagai lembaga hukum" katanya.

Lanjutnya, bukan terselesaikan dan mendapat jawaban dalam hitungan hari dua perwakilan yang yakni Irfan Caniago dan Akmal justru ditetapkan sebagai tersangka dan hari ini tengah menjalani BAP di Polres Kampar.

"Selama 6 hari 6 malam kita menuntut keadalian, tidak sedikit pun kita melakukan pengerusakan atau kekerasan. Jadi kita menduga tuntutan kepada dua rekan ini adalah tuntutan bohong," bebernya.

Lanjut, Dapson dalam menyelesaikan perkara ini, sebelumnya Pemkab Kampar sudah empat kali melakukan pemanggulan kepada PT SBAL untuk berdialog bersama warga. Namun tak sekalipun pihak perusahaan tersebut hadir.

"Luas lahan kita perkirakan lebih dari 1.500 hektare yang sudah dikuasai oleh PT SBAL puluhan tahun lalu untuk perkebunan sawit. Bahkan saat ini tanaman sawit sudah hampir replanting," terangnya.

Sebelumnya, pihak perusahaan sempat melarang masyarakat pada saat itu menanam sawit dan menggunakan lahan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, kenyataannya setelah tim Pemkab Kampar melakukan pengecekan dan mengambil titik simpul lokasi yang bermasalah beberapa waktu lalu, dijumpai seluruh dinding sungai ditanami sawit oleh PT SBAL tersebut.

"Kita tak tau bukti apalagi yang diperlukan pemerintah untuk mengusut kasus ini. Kita tegaskan jika Kapolres Kampar masih menahan dua warga kami dengan tuduhan palsu, maka kita akan perjuangkan hingga ke presiden," tegasnya.

Selain meminta Kapolres Kampar dicopot dan tanah seluas 1.500 hektare lebih dikembalikan ke masyarakat, dalam aksinya massa juga menuntut pengusiran antek asing di wilayah Desa Koto Aman tersebut. (arl)