Jika Ditolak akan Lakukan Aksi Protes Besar

BEM Se-Jabar Surati Kemendagri Terkait Komjen Iriawan

No comment 95 views

banner 160x600
Women face

JAKARTA (WNC) - BEM seluruh Jawa Barat mengirim surat protes ke Kemendagri terkait penunjukan Komjen M Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar. Surat itu intinya meminta penjelasan ke Mendagri terkait penunjukan Komjen Iriawan.

Surat diserahkan Koordinator BEM seluruh Jawa Barat Muhammad Fauzan dan rekannya. Fauzan datang sekitar pukul 14.15 WIB ke kantor Kemendagri.

Baca Juga: HKN Momentum Wujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Surat itu kemudian diserahkan ke kantor Kemendagri dan diterima secara informal oleh Kabid Humas Kemendagri Maddaremmeng karena posisi staf Kemendagri saat ini masih libur dan tidak ada staf Kemendagri lain di kantornya.

"Ini teman-teman se-Jawa Barat, korwilnya Universitas UPI, respon teman-teman semua hampir sama, kita prinsipnya menolak ditentukannya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif," kata Fauzan kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/6/2018).

Fauzan meminta Mendagri untuk menjelaskan alasan dilantiknya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif yaitu Komjen Mochamad Iriawan. Jika alasanya karena Jawa Barat daerah rawan konflik, Fauzan mempertanyakan dimana titik rawan konflik itu.

"Kan alasannya karena rawan konflik makanya dijadikan polisi sebagai PJ Gubernurnya makanya kami tanyakan Jawa Barat di mana rawan konfliknya. Pilkada sudah 4 bulan berjalan itu aman-aman saja, ini kan framing yang kurang baik mengklaim Jawa Barat seperti itu," imbuhnya.

Fauzan mengatakan, BEM seluruh Jawa Barat baru mengetahui pelantikan PJ Gubernur itu pada H-1. Setelah itu, pihak BEM dikatakannya langsung berkoordinasi untuk menentukan langkah dari BEM seluruh Jawa Barat.

"Intinya surat yang diberikan ini surat penolakan. Intinya polisi harus mengundurkan diri dulu, pensiun tapi Pak Iwan masih polisi aktif walaupun dia belum ada amanah di Mabes Polri tapi masih anggota Polri. Kan gubernur jabatan politik, polisi nggak boleh terlibat dalam politik praktis, ini kan flashback orde baru," kata Fauzan, dilansir detik.com.

Jika tidak ada respon dari Kemendagri, dikatakan Fauzan, pihaknya akan menggelar aksi yang besar. Dikatakannya, BEM Jawa Barat juga sudah mengeluarkan petisi penolakan dan ditandatangani 1.000 orang.

"Kalau memungkinkan kita akan gelar (aksi) yang lebih besar. Kemungkinan begitu dalam waktu dekat kalau memang tidak ada respon yang baik, klarifikasi yang jelas kenapa ini terjadi," imbuhnya.

Cederai Semangat Reformasi

Penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar didasari Permendagri 1/2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah. BEM UI menilai pelantikan Iriawan ini melanggar 3 aturan uang berlaku.

"Ketiga peraturan tersebut antara lain UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peran dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri)," ujar Zaadit.

Di Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada disebutkan kekosongan jabatan gubernur maka akan diangkat gubernur yang berasal dari pimpinan tinggi madya hingga ada pelantikan gubenur definitif.

Sementara itu, di Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyebutkan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Hal ini dianggap BEM UI berbenturan.

"Meskipun saat ini Komjen. Pol Iriawan sudah tidak menjabat secara struktural dalam Mabes Polri, beliau belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian," ucap Zaadit.

Berikut pernyataan sikap BEM UI:

1. Menolak dengan tegas pelantikan Komjen Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat;
2. Mendesak pemerintah untuk mencabut Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 karena bertentangan dengan UU Pilkada, UU ASN dan UU Kepolisian RI;
3. Mendesak pemerintah agar segera melantik Penjabat Gubernur yang sesuai dengan UU Pilkada dan UU ASN;
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak pelantikan Penjabat Gubernur yang berasal dari kalangan angkatan bersenjata serta terus mengawal supremasi sipil sebagai amanat reformasi.
(wan)

 

Sumber: detik.com