400 Orang Indonesia Disinyalir Gabung ISIS

No comment 42 views

banner 160x600
Women face

JAKARTA (WNC) - Universitas Pertahanan (Unhan) menggelar seminar Indonesia International Defense Science Seminar (IIDSS) 2018 dengan tema 'Strengthening Defense Diplomacy to Address Common Security Challenges di Jakarta Pusat, Rabu (11/7). Seminar dibuka Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri Menhan Ryamizard Ryacudu dan Rektor Unhan Letjen Yoedhi Swastanto.

Dalam pemaparannya, Menhan Ryamizard menyampaikan tentang ancaman nyata yang sedang terjadi di Indonesia. Ryamizard menyoroti tentang ancaman terorisme generasi ketiga dan radikalisme yang marak terjadi di Indonesia perlu disikapi secara serius. Hal itu lantaran banyak warga Indonesia yang bersimpati dengan gerakan Alqaeda dan bahkan ikut ISIS.

Baca Juga: Tolak Diberhentikan, Honorer Demo Kantor Bupati Rohil

Berdasarkan data intelijen Kemenhan, tercatat 31.500 orang dari luar negeri yang gabung ISIS untuk berjuang di Suriah dan Irak. Adapun 800 orang berasal dari Asia Tenggara dan 400 orang dari Indonesia bergabung ISIS.

Salah satu upaya membendung aksi terorisme dari luar, pihaknya melakukan kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina untuk berpatroli di Laut Sulu. Langkah itu dilakukan agar eks pejuang ISIS yang kembali ke Asia Tenggara tidak bisa leluasa memgembangkan jaringannya. "Ini untuk memperkuat deteksi dini potensi ancaman ISIS di kawasan," kata Ryamizard, dilansir republika.co.id.

Selain ancaman dari luar, seperti klaim Laut Cina Selatan, sambung Ryamizard, Indonesia hendaknya juga perlu mewaspadai masalah yang timbul dari dalam. Di antaranya, terorisme, radikalisme, separatisme, dan bencana alam.

Rektor Unhan Letjen Yoedhi Swastanto menerangkan, seminar IIDSS 2018 bakal mengkaji tentang berbagai ancaman yang terjadi di kawasan Asia Pasifik, termasuk masalah Laut Cina Selatan dan ancaman siber. Selain itu, dibahas pula tentang kejahatan transnasional dan senjata pemusnah massal.

Pihaknya ingin menggali pemikiran berbagai pakar yang hadir dalam mencermati tatanan global saat ini. "Ini sebagai alternatif pengelolaan yang lebih adil untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan global," kata Yoedhi. (wan)

 

Sumber: republika.co.id